Hubungan antara Medicare, Dokter Residen dan BPJS.

Hubungan antara Medicare, Dokter Residen dan BPJS.
 
Medicare adalah program jaminan kesehatan nasional yang diperuntukkan bagi warga lanjut usia (pensiunan) di Amerika Serikat. Program ini didirikan pada tahun 1965 dan merupakan salah satu program paling penting dan sukses dalam sejarah Amerika Serikat. Medicare dianggap sebagai tonggak penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Amerika Serikat, khususnya bagi warga lanjut usia.
 
Sejarah pendirian Medicare dimulai pada tahun 1945 ketika Presiden Harry S. Truman mengusulkan program jaminan kesehatan nasional untuk seluruh rakyat Amerika Serikat. Namun, usulan ini mendapat penolakan dari Kongres dan kelompok bisnis asuransi kesehatan swasta yang menganggap usulan ini akan merugikan mereka. Selama beberapa dekade berikutnya, berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan program jaminan kesehatan nasional, tetapi tidak berhasil.
 
Paska perang dunia kedua pelayanan medis di juga Amerika Serikat mengalami pertumbuhan pesat. Karena semakin banyaknya permintaan akan layanan medis, jumlah dokter yang dibutuhkan pun meningkat. Namun, pada saat yang sama, biaya pendidikan dokter spesialis juga meningkat drastis. Ini menyebabkan semakin banyak lulusan sekolah kedokteran yang kesulitan membayar hutang pendidikan mereka, yang pada gilirannya mengurangi jumlah orang yang tertarik untuk mengejar karir sebagai dokter spesialis. Akhirnya timbul krisis kurangnya jumlah dokter spesialis di Amerika Serikat, kondisinya saat itu hampir mirip dengan Indonesia saat ini. Penduduknya banyak tapi dokter spesialisnya kurang.
 
Pada tahun 1960-an, kesadaran tentang pentingnya jaminan kesehatan nasional semakin meningkat. Pada saat itu, sekitar setengah dari warga lanjut usia di Amerika Serikat tidak memiliki asuransi kesehatan yang memadai, sehingga seringkali mereka tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Pada tahun 1965, Kongres Amerika Serikat akhirnya menyetujui pembentukan Medicare melalui undang-undang Social Security Amendments of 1965. Selama diskusi tentang undang-undang tersebut, ada saran untuk menyertakan pembiayaan pendidikan dokter spesialis sebagai bagian dari program tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis dan memastikan bahwa biaya pendidikan tidak lagi menjadi hambatan bagi orang yang ingin mengejar karir medis.
 
Namun, pada saat itu, ide ini ditolak karena adanya kekhawatiran bahwa biaya pendidikan dokter spesialis akan menjadi terlalu mahal untuk dibiayai oleh program Medicare. Sebagai gantinya, Kongres menyetujui pembiayaan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran yang memilih untuk berpraktik di wilayah-wilayah yang kurang diakses atau miskin. Langkah yang diambil pemerintah Amerika Serikat saat itu juga sama dengan yang diambil kementrian kesehatan saat ini, jumlah beasiswa untuk dokter yang mau mengambil pendidikan dokter spesialis ditingkatkan. Hal tersebut walau demikian tidak cukup membawa perubahan yang berarti karena slot yang tersedia untuk mendidik dokter spesialis ini masih tetap terbatas.
 
Akhirnya, pada 1972, Kongres mengesahkan undang-undang tambahan yang memungkinkan Medicare untuk membiayai pendidikan dokter spesialis. Program ini memungkinkan mahasiswa kedokteran untuk menerima dukungan keuangan selama masa studi mereka. Selain itu, program ini juga memberikan pendanaan kepada rumah sakit yang mau mengadakan pendidikan dokter spesialis. Pendanaan dari Medicare itu untuk membayar gaji dan tunjangan bagi dokter residen yang sedang menjalani pelatihan. Hal inilah yang akhirnya mendorong banyak rumah sakit di Amerika Serikat untuk mau menjadi pusat pendidikan dokter spesialis.
 
Program Medicare mensubsidi pendidikan dokter residen di Amerika Serikat dengan jumlah yang sangat besar. Menurut Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), total pengeluaran Medicare untuk pendidikan dokter residen pada tahun fiskal 2021 adalah sekitar $10,7 miliar. Angka ini mencakup dana yang diberikan kepada rumah sakit dan lembaga pendidikan medis untuk membayar gaji dan tunjangan bagi dokter residen yang sedang menjalani pelatihan.
 
Kemiripan Dengan Indonesia
 
Kondisi di Indonesia saat ini ada kemiripan dengan di Amerika Serikat sebelum Medicare turut membiayai program pendidikan dokter spesialis, saat itu Amerika Serikat juga kekurangan dokter spesialis. Saat ini pendidikan dokter spesialis di Indonesia masih mahal dan pada kebanyakan kasus biaya pendidikan masih sepenuhnya ditanggung peserta didik, pemerintah saat ini hanya mampu mensubsidi sekitar 10% biaya pendidikan dokter spesialis. Dokter residen yang bekerja di RS pendidikan saat ini juga tidak mendapatkan gaji, ini menimbulkan beberapa permasalahan.
Pertama, dokter residen di Indonesia sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai peserta didik, mereka tidak hanya harus mengeluarkan biaya untuk hidup, tetapi juga harus memikirkan biaya pendidikan mereka. Kondisi ini tentu sangat tidak memadai dan memberikan tekanan finansial yang tinggi bagi dokter residen.
Kedua, akibat tekanan finansial yang tinggi, banyak dokter residen di Indonesia yang terpaksa harus bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tentu mengurangi waktu dan energi mereka dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya menjadi prioritas utama mereka. Selain itu, pekerjaan sampingan dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat yang diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
 
Ketiga, kondisi ini juga dapat berdampak pada kualitas layanan medis di Indonesia. Ini dikarenakan dokter residen bekerja di banyak RS vertikal / rujukan yang memiliki peranan penting dalam Sistem Kesehatan Nasional. Mereka adalah tenaga medis yang penting dalam sistem kesehatan, mereka bertanggung jawab atas pelayanan medis di berbagai bidang spesialisasi. Ini dibuktikan pada saat Pandemi COVID-19, dokter residen menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Jika mereka mengalami kesulitan finansial dan tekanan yang tinggi, hal ini tentunya berdampak pada kualitas pelayanan medis yang diberikan.
Dokter residen yang harus membiayai kebutuhan hidup mereka sendiri, termasuk akomodasi, makanan, dan transportasi, dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara signifikan. Ini dapat berdampak buruk pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Dokter residen yang kelelahan dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya tidak mungkin dapat memberikan perawatan yang optimal kepada pasien mereka. Selain itu, kondisi kerja yang tidak layak juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh dokter residen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas tenaga medis yang dihasilkan di masa depan.
Situasi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, mengingat pentingnya kesehatan dan pelayanan medis yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Memperbaiki kesejahteraan dokter residen sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Ini juga akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia dan menciptakan tenaga medis yang berkualitas untuk masa depan.
 
Apa yang bisa dilakukan?
 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dipikirkan, BPJS sebenarnya adalah impian gagal diwujudkan oleh Presiden Harry S. Truman saat ingin membentuk Medicare pada tahun 1945. Saat itu beliau juga ingin membentuk program jaminan sosial yang bisa digunakan seluruh rakyat Amerika Serikat namun digagalkan kongres. Salah satu tujuan didirikannya BPJS adalah menyediakan akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Karena itu BPJS juga sebenarnya memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa:

1. Jumlah dokter spesialis di Indonesia memadai atau cukup sehingga layanan Kesehatan yang diterima peserta berkualitas
2. Pelayanan di RS Pendidikan yang banyak melibatkan dokter residen berlangsung baik, dan ini hanya mungkin terlaksana bila dokter residen sejahtera.

 
Salah satu solusi yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi masalah Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia, adalah dengan mengikuti jejak program Medicare di Amerika Serikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, program Medicare di Amerika Serikat memungkinkan pendanaan pendidikan dokter spesialis, termasuk gaji dokter residen.
 
Dalam konteks Indonesia, BPJS dapat mengelola dana yang diperlukan untuk membayar gaji dokter residen dengan cara yang serupa. BPJS dapat memungkinkan rumah sakit yang dinilai mampu untuk bertransformasi menjadi RS Pendidikan untuk mengajukan pendanaan untuk menggaji dokter residen. BPJS kemudian dapat memperhitungkan biaya pendidikan medis, biaya hidup, dan biaya lainnya dalam menentukan jumlah dana yang akan diberikan kepada rumah sakit. Dengan pendekatan seperti ini ada beberapa yang bisa dicapai:

1. Dokter yang mau menempuh Pendidikan Spesialis tidak harus lagi dipusingkan masalah biaya, artinya dokter yang tidak mampu secara finansial kedepannya bisa menempuh Pendidikan Profesi Spesialis.
2. Dokter Residen bisa fokus belajar sehingga kualitas dokter spesialis di Indonesia kedepannya akan lebih baik lagi.
3. RS terdorong untuk mau menjadi RS Pendidikan sehingga jumlah lulusan dokter spesialis di Indonesia kedepannya akan tercukupi. Setelah tercukupi tentunya kualitas layanan Kesehatan di Indonesia akan meningkat.

Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa BPJS dapat membiayai pendidikan dokter spesialis tanpa membebani keuangan BPJS. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain dengen meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya operasional BPJS. Misalnya, dengan melakukan reformasi kebijakan dan manajemen serta memperbaiki sistem administrasi dan IT. Mengurangi gaji dan tunjangan pejabat BPJS, meng-instruksikan agar BPJS dan pegawainya tidak menggunakan asuransi swasta yang mahal. Langkah-langkah ini dapat membantu memangkas biaya operasional BPJS dan membuat lebih banyak dana tersedia untuk membiayai pendidikan dokter spesialis. Selain itu pemerintah dapat mencari sumber pendapatan baru untuk BPJS yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan Pendidikan Dokter Spesialis. Salah satu sumber pendapatan potensial yang dapat dijajaki adalah dari pajak atau cukai rokok. Rokok adalah produk yang sangat berbahaya bagi kesehatan, dan pemerintah dapat menaikkan pajak atau cukai pada rokok sebagai sumber pendapatan tambahan untuk BPJS.
Namun, untuk dapat mengadopsi pendekatan ini, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perubahan pada program JKN, termasuk pengalokasian dana dan perubahan aturan. Perubahan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berkoordinasi dengan pemerintah, rumah sakit, fakultas kedokteran dan semua stakeholder terkait karena Pendidikan dokter spesialis melibatkan banyak kepentingan. Walau demikian harus diingat bahwa pada akhirnya yang akan diuntungkan dengan semua perubahan tersebut adalah rakyat. Rakyatlah yang akan diuntungkan dengan layanan di RS Pendidikan yang lebih baik. Rakyatlah yang akan diuntungkan dengan lulusan dokter spesialis yang lebih baik. Rakyatlah yang akan diuntungkan dengan terpenuhinya jumlah dokter spesialis sesuai kebutuhan. Karenanya pemerintah menurut saya harus mau belajar dan mengadopsi Langkah yang diambil pemerintah Amerika Serikat dan menerapkannya di Indonesia.
 
Dimana ada kemauan disitu ada jalan. Perubahan yang harus dilakukan saat ini mungkin terlihat berat, tapi jika dikerjakan dan pada Akhirnya berhasil dilakukan maka rakyat Indonesia lah yang pada akhirnya akan memetik hasilnya.